HARMONISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN FINTECH SYARIAH DALAM PERSPEKTIF REGULASI OJK DAN KEPASTIAN HUKUM

Abstract

Perkembangan financial technology (fintech) syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring dengan meningkatnya digitalisasi sektor keuangan dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan dalam aspek perlindungan konsumen, khususnya terkait disharmonisasi antara regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan prinsip syariah yang bersumber dari fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan fintech syariah, mengkaji pengaturan perlindungan konsumen dalam regulasi yang berlaku, serta menilai tingkat harmonisasi antara hukum positif dan prinsip syariah dalam memberikan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun OJK telah mengatur perlindungan konsumen melalui berbagai regulasi seperti POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan POJK Nomor 6/POJK.07/2022, pengaturan tersebut masih berorientasi pada sistem keuangan konvensional dan belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik fintech syariah. Selain itu, terdapat disharmonisasi antara ketentuan teknis dalam regulasi OJK dengan prinsip akad dalam fatwa DSN-MUI, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi melalui pendekatan integratif antara OJK, Bank Indonesia, dan DSN-MUI, serta pembentukan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan berkarakter lex specialis guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan fintech syariah di Indonesia