PERAMPASAN ASET HASIL KORUPSI SEBAGAI GAGASAN PEMBARUAN HUKUM DI INDONESIA: TINJAUAN HUKUM ISLAM

Abstract

Pemulihan kerugian negara akibat korupsi di Indonesia masih rendah karena sistem hukum yang berlaku bertumpu pada conviction-based forfeiture, yang mensyaratkan putusan pidana tetap sebelum aset dapat dirampas, sehingga terkendala saat pelaku meninggal, melarikan diri, atau menyembunyikan hartanya. Penelitian ini bertujuan mengkaji urgensi mekanisme non-convictionbased asset forfeiture (NCB) dalam RUU Perampasan Aset sebagai gagasan pembaruan hukum, serta menganalisisnya dari perspektif hukum pidana Islam, menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Hasil kajian menunjukkan mekanisme NCB, yang menggeser orientasi follow the suspect menjadi follow the money, sejalan dengan UNCAC 2003 dan memiliki titik temu kuat dengan hukum Islam: korupsi dikategorikan sebagai jarīmah ta'zīr dan hartanya dipandang sebagai ghulul (pengkhianatan amanah) yang wajib dikembalikan kepada masyarakat, sebagaimana ditegaskan Fatwa MUI No. IV/2012, serta diperkuat prinsip ḥifẓ al-māl, konsep al-mushādarah, dan tradisi pengawasan kekayaan pejabat pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Meski demikian, penerapan NCB harus tetap menjamin due process of law, perlindungan pihak ketiga beritikad baik, dan pengawasan yudisial independen agar tidak berbenturan dengan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini merekomendasikan percepatan RUU Perampasan Aset dengan standar pembuktian yang jelas, serta menjadikan prinsip ghulul, ta'zīr,dan maslahah mursalah sebagai perspektif pendukung pembaruan hukum pidana nasional.