PEMIDANAAN NON PENJARA BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakjelasan rumusan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menimbulkan perbedaan interpretasi dalam menentukan penerapan pidana penjara atau rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar kebijakan kriminal dalam penerapan non-pemenjaraan dan rehabilitasi serta bentuk kekaburan norma dalam Pasal 127. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Populasi dan sampel dalam penelitian empiris tidak digunakan, sedangkan bahan hukum dipilih secara relevan dan purposif, meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Instrumen penelitian berupa studi dokumen, sedangkan analisis dilakukan secara yuridis kualitatif melalui interpretasi dan harmonisasi bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan tiga bentuk kekaburan norma, yaitu ketidakjelasan batas antara penyalah guna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika, belum adanya parameter tegas untuk menentukan rehabilitasi atau pidana penjara, serta ketidaksinkronan Pasal 127 dengan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Kesimpulannya, pembaruan Pasal 127 diperlukan untuk memperjelas klasifikasi dan parameter penanganan serta memperkuat kepastian dan konsistensi penerapan hukum